Selasa, 09 Februari 2010 | 10:01 WIB

Proyek e-KTP dianggarkan oleh Departemen Dalam Negeri menghabiskan biaya sebesar Rp 6 Trilyun. Dan menurut Institut dan Studi Pengamat Kependudukan Indonesia, dari semangat e-KTP yang mengincar efisiensi, maka pilihan chip e-KTP masih tergantung pada vendor asing. Proyek e-KTP belum mampu mengintegrasikan berbagai macam medical record, criminal record, pendataan TKI, pemberian BLT,rekening bank dan lainnya.

"Bank, rumah sakit, perpustakaan, dan lain-lain tidak dapat mengintegrasikan e-KTP dengan layanan mereka," lanjut lembaga tersebut.

Komponen biaya pembuatan e-KTP 80% terdiri dari plastik (PVC/PET), CPU dan perangkat lunaknya yang masih import. Sedangan yang 20%-nya dari biaya itu bisa dibelanjakan di dalam negeri berupa aplikasi lokal, biaya konsultan, dan lain-lain.

Negara tetangga seperti Malaysia telah memiliki MyKad (elektonik ID Malaysia) selain sebagai kartu identitas, sekaligus sebagai SIM (driving license), basic medical data, public key infrastructure, e-Cash, dan transit card.

Sedangkan Thailand, e-ID diterapkan sebagai kartu identitas, riwayat kesehatan, certificate of authentication, e-border pass, dan online services. Lain lagi dengan Portugal, lima kartu nasional yang ada (identity card, tax card, social security card, health service user card, voters card) digantikan menjadi 1 kartu e-ID.

Kepala Program e-KTP dari BPPT, Husni Fahmi, menjelaskan." Chip e-KTP sengaja dipilih yang berkapasitas mini yakni cuma 4 KB karena hanya akan memasukkan segelintir data." "Di Indonesia, e-KTP telah diatur dalam UU Administrasi Kependudukan, dimana dalam kartu tanda pengenal tidak dapat memasukkan banyak data di chip," ungkapnya.

(RV/ICTF)